Intel Media News, PANDEGLANG.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa, bentuk refleksi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi, di depan Kantor Bupati Pandeglang, pada Jumat (27/02/ 2026).
Dalam aksinya mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk menetapkan Status Darurat Pendidikan ( SDP ) atas tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai 42.415 jiwa.
Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya yaitu, Program Wajib Belajar, yang harus dilaksanakan secara inklusif disertai pembiayaan penuh bagi keluarga prasejahtera.
Selain itu, para mahasiswa juga mendesak pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada wilayah terpencil dan rentan, mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Putus Sekolah berbasis Desa atau kelurahan dan menuntut Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa,
Komisariat Syekh Manshur Pandeglang, Dandi Ramadhan mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi berbagai persoalan serius salah satunya yaitu tingginya angka putus sekolah.
"Data terbaru menunjukkan angka anak putus sekolah mencapai 42.415 jiwa, menjadi sinyal kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan", kata Dandi.
Menurut Dandi, kondisi itu juga turut diperburuk oleh kemiskinan Kabupaten Pandeglang yang mencapai 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa, sehingga kondisi ini berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kualitas hidup masyarakat secara umum.tandasya.
( Red/OCM ).
0 Komentar