Intel Media News.
Seringkali kita dengar pepatah atau nasihat seperti "perempuan jangan kalah sama laki-laki", seolah-olah kesetaraan gender adalah arena pertarungan di mana salah satu harus menang dan yang lain kalah.
Di media sosial, iklan, bahkan obrolan sehari-hari, narasi ini masih beredar: perempuan harus lebih pintar, lebih tangguh, lebih sukses dari laki-laki untuk dianggap setara,Tapi, anggapan itu justru membingungkan esensi kesetaraan.
Kesetaraan bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi soal peluang yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi. Di Indonesia, di mana indeks kesenjangan gender masih di angka 0,692 menurut laporan World Economic Forum 2025, perempuan masih harus berjuang ekstra untuk hal-hal dasar seperti upah setara dan representasi politik—bukan karena mereka "harus menang", tapi karena sistemnya belum adil.
Bayangkan seorang perempuan di kampung yang ingin sekolah tinggi, tapi keluarganya bilang "ngapain, nanti juga nikah aja". Atau karyawati yang bekerja keras tapi gajinya 20% lebih rendah dari rekan laki-lakinya untuk pekerjaan serupa, seperti yang dilaporkan BPS dalam Indeks Ketimpangan Gender 2024 yang turun jadi 0,421—masih menunjukkan gap di sektor ekonomi. Narasi "jangan kalah" ini malah menambah beban: perempuan merasa harus membuktikan diri berlipat ganda, sementara laki-laki sering dianggap default "pemenang". Padahal, data menunjukkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi Indonesia baru mencapai 0,668, di bawah rata-rata ASEAN, karena hambatan seperti tanggung jawab domestik yang tidak dibagi adil dan kurangnya akses ke posisi kepemimpinan. Ini bukan kompetisi, tapi ketidakadilan struktural yang membuat perempuan harus "mengejar" dari belakang.
Lebih parah lagi, tekanan ini menciptakan toksik di masyarakat. Perempuan yang sukses sering dicap "terlalu ambisius" atau "kurang feminin", sementara yang memilih fokus keluarga dianggap "gagal bersaing". Di sisi lain, laki-laki yang mendukung kesetaraan malah dituduh "lemah". Padahal, kesetaraan seharusnya membebaskan semua pihak: perempuan bebas mengejar mimpi tanpa rasa bersalah, laki-laki bebas menunjukkan emosi tanpa dicap tak jantan.
Laporan WEF 2025 juga menyoroti bahwa pemberdayaan politik perempuan di Indonesia hanya 0,153—peringkat 97 dunia—karena stereotip yang masih melihat perempuan sebagai "pendukung", bukan pemimpin. Kalau kita terus memandang gender sebagai perlombaan, kita malah memperkuat patriarki, bukan merobohkannya.
Opini publik perlu bergeser: kesetaraan adalah kolaborasi, bukan konfrontasi. Pendidikan sejak dini harus mengajarkan anak-anak bahwa kekuatan bukan milik satu gender, tapi hak semua orang. Kebijakan seperti kuota perempuan di parlemen atau program pelatihan kerja yang inklusif bisa jadi langkah konkret, seperti yang direkomendasikan dalam laporan kesenjangan gender BPS.
Di akhirnya, perempuan tak perlu "tak boleh kalah" dari laki-laki; yang dibutuhkan adalah sistem di mana tak ada yang harus kalah untuk menang bersama. Saat itulah, kita benar-benar maju sebagai masyarakat yang adil.
Penulis: Ratu Lisda Mandala.
Mahasiswa Universitas Pamulang Serang.
Fakultas : Ilmu Sosial Politik.
REDAKSI
Pimpinan Perusahaan, Penanggung Jawab : A.Purnama,
Pimpinan Redaksi A.Purnama,
Penasehat : Usoy Suryaman, S.Pd.,M.Pd.
Pembina : Edi Rumana WSP, Mahrus Mahendra, Azizi, Sasa Suja'i.
Sekretaris/Admin/Bendahara/Editor/Marketing : Cindy Kartika
Humas : M.Agil Aditya.
Kaperwil NKRI : H.Imron
Kaperwil Banten : Ajat Sudrajat.
Liputan Banten :
Riyan.
Kabiro Pandeglang : Ocim.
Kabiro Kab/Kita Serang : Acai H.
Jurnalis P
Kabupaten Pandeglang : Eva Muhaibah.
Kab/Kota Serang : Saipul, Saepul Bahri, Tardi, Anwar, Hendrik, Suwandi, Hasun-77.
Kita Cilegon :....
Kab. Lebak:......
0 Komentar